Dashboard Kelembagaan & Penataan Organisasi Ditjen PSDKP

Penataan Organisasi Pusat dan UPT Ditjen. PSDKP

Dashboard Kelembagaan dan Penataan Organisasi Ditjen PSDKP dirancang sebagai media pemantauan strategis yang menyajikan visualisasi data komprehensif terkait struktur organisasi, pemetaan tata laksana, analisis beban kerja, serta pemenuhan dan efektivitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Melalui integrasi metrik kelembagaan secara real-time, dashboard ini memudahkan pimpinan dalam mengidentifikasi efisiensi fungsi unit kerja, mengevaluasi capaian penataan kelembagaan, serta mengambil keputusan berbasis data (data-driven decision making) guna memperkuat tata kelola pengawasan kelautan dan perikanan yang adaptif, akuntabel, dan efisien.

Peta Spasial UPT Berdasarkan SOTK UPT (Lampiran II)

Peta UPT Pangkalan PSDKP

Klik titik penanda lokasi (*marker*) Pangkalan PSDKP untuk melihat rincian cakupan Wilayah Kerja Darat, Wilayah Kerja Laut, serta daftar Satuan Pengawasan (Satwas) binaan.

Kategori Penanda: Kelas I (Eselon II.b - 2 UPT) Kelas II (Eselon III.a - 7 UPT) Kelas III (Eselon IV.a - 11 UPT)

Total 20 Pangkalan PSDKP • 67 Satuan Pengawasan (Satwas)

Indikator Pokok Arsitektur Kelembagaan PSDKP

Arsitektur Kelembagaan & Eselonisasi

Bagan Struktur Organisasi Interaktif

Peta hierarki organisasi kelembagaan mulai dari Eselon I (Dirjen), 6 Unit Eselon II Kantor Pusat, hingga struktur standar operasional 3 Kelas Pangkalan UPT (Kelas I / Eselon II.b, Kelas II / Eselon III.a, dan Kelas III / Eselon IV.a).

Tugas & Fungsi UPT Pangkalan PSDKP

Bab III Pasal 4 & 5

Tugas: Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (Pasal 4)

Tugas Pokok UPT Pangkalan PSDKP (Pasal 4):

UPT Pangkalan PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi UPT Pangkalan PSDKP (Pasal 5 • 14 Butir Fungsi):

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. Pengumpulan, analisis, dan evaluasi data dan informasi serta pengendalian dan pelaksanaan teknis operasi intelijen kelautan dan perikanan;

c. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yurisdiksi, pengusahaan jasa bahari, pemanfaatan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan laut;

d. Dukungan penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

e. Pelaksanaan operasional pengawasan perikanan tangkap, pembudidayaan ikan, dan pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan pencemaran perairan darat, pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dan pemanfaatan dan peredaran ikan invasif;

f. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

g. Fasilitasi penyadartahuan masyarakat terkait pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

h. Fasilitasi pendampingan teknis keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

i. Pemeriksaan tindak lanjut hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, kapal isap dan/atau kapal pengangkut hasil sedimentasi di laut;

j. Pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

k. Pelaksanaan teknis pengendalian operasi armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

l. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pengawakan armada pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

n. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagan Susunan Organisasi 3 Kelas UPT Pangkalan PSDKP (Permen-KP Dokumen OTK Lampiran I)

Klik kotak jabatan di bagan untuk uraian tupoksi

Kelas I Eselon II.b

Pasal 6 • 2 UPT Pangkalan

Kelas II Eselon III.a

Pasal 16 • 7 UPT Pangkalan

Kelas III Eselon IV.a

Pasal 18 • 11 UPT Pangkalan

Uraian Tugas Pokok & Fungsi Resmi (Permen-KP Dokumen OTK)

Klik pada kotak bagan di atas untuk melihat rincian unit

Eselon II.b Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 6, Pasal 33 ayat 1 & 3

Kepala Pangkalan PSDKP Kelas I

Memimpin pelaksanaan tugas teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, tata kelola sarana armada kapal pengawas, dan koordinasi kewilayahan lintas WPPNRI (Pasal 6 & Pasal 33 ayat 1).

Kedudukan: Pimpinan Tertinggi Satuan Kerja UPT Regulasi: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Distribusi 20 Pangkalan UPT Pengawasan SDKP di Seluruh Indonesia

Kelas I (2 UPT): Jakarta, Bitung • Kelas II (7 UPT): Lampulo, Belawan, Batam, Cilacap, Benoa, Tual, Pontianak • Kelas III (11 UPT): Padang, Natuna, Pati, Tarakan, Kupang, Makassar, Tahuna, Ambon, Ternate, Biak, Merauke